Berita

PRAYA– Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah menggelar kegiatan Rekonsiliasi Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Jumat, 14 November 2026. Kegiatan ini diikuti oleh Koordinator Kabupaten (Katim) PKH dan seluruh Koordinator Kecamatan (Korcam) PKH se-Kabupaten Lombok Tengah.

Kegiatan tersebut menjadi forum koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan, sekaligus memperkuat sinergi seluruh sumber daya manusia (SDM) PKH dalam meningkatkan kualitas pelayanan, akurasi data, serta efektivitas pelaksanaan program perlindungan sosial di tengah masyarakat.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, H. Masnun, S.Pd., M.Pd., dalam sambutannya menekankan pentingnya koordinasi, komunikasi, dan tanggung jawab seluruh pendamping PKH dalam menjalankan tugas di lapangan. Ia berharap setiap pendamping terus meningkatkan profesionalisme, memastikan data penerima manfaat tetap akurat, serta mengawal pelaksanaan program agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, masing-masing Korcam PKH juga menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program di wilayah kerja masing-masing. Penyampaian laporan ini menjadi bagian penting untuk mengetahui capaian, kendala, serta langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan secara bersama.

Sejumlah capaian strategis menjadi pembahasan

Berdasarkan hasil rekonsiliasi, terdapat beberapa poin penting yang menjadi perhatian bersama:

1. Percepatan Registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos)

Saat ini seluruh SDM PKH tengah berprogres melakukan registrasi seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ke dalam program Perlinsos. Program ini telah menjadi salah satu atensi nasional. Pelaksanaannya tidak hanya melibatkan SDM PKH sebagai agen Perlinsos, tetapi juga didukung jajaran TNI, Polri, serta ASN dari berbagai instansi lainnya.

2. Capaian Verifikasi Komponen PKH Tahap III

Pelaksanaan verifikasi komponen dan komitmen PKH Tahap III telah mencapai 98,8 persen dari total 45.180 KPM yang terpetakan.

Adapun rinciannya:

- 40.852 KPM tercatat berkomitmen terhadap program.

- 1.655 KPM tercatat tidak berkomitmen terhadap program.

- 2.673 KPM masih belum terverifikasi komitmennya.

Capaian ini menjadi perhatian agar proses verifikasi dan pemutakhiran data dapat terus diselesaikan secara optimal.

3. Capaian Graduasi Mandiri KPM

Upaya mendorong kemandirian dan peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat juga menunjukkan perkembangan positif.

Capaian graduasi mandiri PKH tercatat:

- Tahap I: 58 KPM.

- Tahap II: 57 KPM.

- Tahap III: 17 KPM.

Dengan demikian, total capaian graduasi mandiri mencapai 122 KPM. Capaian ini menjadi salah satu indikator bahwa pendampingan sosial tidak hanya berorientasi pada bantuan, tetapi juga mendorong keluarga penerima manfaat agar semakin mandiri dan berdaya.

4. Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE)

Dalam pelaksanaan PPSE, tercatat sebanyak 896 KPM telah masuk dalam BNBA (By Name By Address) untuk penyaluran Batch 8, 11, 12, dan 13. Data tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program pemberdayaan sosial ekonomi berjalan berdasarkan sasaran penerima manfaat yang telah ditetapkan.

5. Monitoring dan Evaluasi Bansos PKH Triwulan III Tahun 2026

Seluruh SDM PKH saat ini juga tengah melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) bantuan sosial PKH Triwulan III Tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan memastikan pelaksanaan bantuan sosial berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dan permasalahan yang ditemukan di lapangan.

Diskusi dan Evaluasi: Menyamakan Langkah, Memperkuat Komitmen

Kegiatan rekonsiliasi dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung secara terbuka dan interaktif. Para Korcam menyampaikan berbagai perkembangan, tantangan, serta persoalan teknis yang dihadapi pendamping dalam pelaksanaan tugas di masing-masing kecamatan.

Forum ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi, membahas solusi atas berbagai kendala, serta memperkuat koordinasi antara Dinas Sosial, Koordinator Kabupaten, Koordinator Kecamatan, dan seluruh pendamping PKH.

Melalui rekonsiliasi ini, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah berharap seluruh SDM PKH semakin solid, responsif, dan profesional dalam menjalankan tugas. Tidak hanya memastikan bantuan sosial tersalurkan dengan baik, tetapi juga menghadirkan pendampingan yang berkualitas serta mendorong kemandirian keluarga penerima manfaat.

Karena keberhasilan perlindungan sosial bukan hanya tentang berapa banyak bantuan yang disalurkan, tetapi juga tentang seberapa besar perubahan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.