Berita

LOMBOK TENGAH — Upaya memperkuat ketepatan sasaran program perlindungan sosial terus dilakukan melalui peningkatan koordinasi dan sinergi lintas sektor. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi ASN PPPK Dit. PSNK SDM PKH Kementerian Sosial Republik Indonesia yang membahas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu, 3 Oktober 2026, bertempat di Lesehan 33 Praya, turut dihadiri Wakil Bupati Lombok Tengah dan Kepala Dinas Sosial Lombok Tengah, bersama ASN PPPK Dit. PSNK SDM PKH Kementerian Sosial RI serta unsur terkait dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Rapat koordinasi tersebut menghadirkan Kepala BPS Kabupaten Lombok Tengah, M. Jupri Sardi, sebagai narasumber dengan materi mengenai DTSEN dan perubahan Desil. Sementara itu, Ketua Tim Provinsi PKH, Nur Hasyim, menyampaikan materi mengenai kebijakan dan pelaksanaan PKH serta penguatan peran SDM PKH dalam Perlindungan Sosial.

Dalam pemaparannya, M. Jupri Sardi menjelaskan bahwa DTSEN menjadi salah satu basis penting dalam mendukung ketepatan sasaran berbagai program sosial dan ekonomi pemerintah. Karena itu, pemutakhiran data secara berkala menjadi bagian penting untuk memastikan data yang digunakan dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara aktual.

Pembahasan juga menyoroti perubahan Desil, termasuk pentingnya verifikasi dan validasi data guna meminimalkan terjadinya inclusion error maupun exclusion error. Data hasil pemutakhiran dan verifikasi lapangan dinilai memiliki peran penting dalam menjaga kualitas serta akurasi data sosial ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Ketua Tim Provinsi PKH Nur Hasyim menekankan bahwa peran SDM PKH tidak sebatas menjalankan tugas administratif maupun melakukan pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. SDM PKH diharapkan mampu menjadi agen Perlindungan Sosial yang memahami kondisi masyarakat, memberikan edukasi, membantu membuka akses terhadap program perlindungan sosial, serta menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah.

Menurutnya, penguatan perlindungan sosial membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah desa dan kecamatan, pemerintah daerah, BPS, Kementerian Sosial, pendamping PKH hingga berbagai stakeholder terkait.

SDM PKH yang bersentuhan langsung dengan masyarakat memiliki posisi strategis dalam mendeteksi berbagai persoalan sosial sejak dini. Setiap temuan di lapangan diharapkan dapat diidentifikasi, didokumentasikan, dan dikoordinasikan agar memperoleh penanganan sesuai kewenangan masing-masing.

Sesi diskusi turut membahas sejumlah persoalan aktual, di antaranya data lansia yang mengalami exclude setelah proses ground check, mekanisme inclusion error dan exclusion error, serta variabel yang memengaruhi penentuan dan perubahan Desil.

Melalui diskusi tersebut, peserta memperoleh pemahaman bahwa perubahan Desil merupakan bagian dari proses pengolahan dan pemeringkatan berdasarkan berbagai variabel sosial ekonomi. Oleh karena itu, ketidaksesuaian antara data dengan kondisi faktual masyarakat perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme verifikasi dan validasi yang berlaku.

Rapat koordinasi ini juga menghasilkan sejumlah tindak lanjut, di antaranya memperkuat komunikasi terkait DTSEN dan perubahan Desil, mendorong penyampaian temuan ketidaksesuaian data berdasarkan kondisi faktual di lapangan, meningkatkan verifikasi terhadap inclusion error dan exclusion error, serta meningkatkan pemahaman ASN PPPK dan pendamping PKH mengenai pengelolaan data sosial ekonomi.

Selain itu, peserta didorong untuk memberikan penjelasan secara objektif kepada masyarakat mengenai perubahan data dan Desil agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Melalui kegiatan ini, Dinas Sosial Lombok Tengah menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam membangun sistem perlindungan sosial yang semakin responsif, transparan dan tepat sasaran.

Penguatan kualitas data, peningkatan kapasitas SDM PKH, serta koordinasi lintas sektor diharapkan mampu memastikan masyarakat yang membutuhkan memperoleh akses terhadap program perlindungan sosial sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku.

Sinergi data, ketepatan sasaran, dan kepedulian terhadap masyarakat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan perlindungan sosial yang semakin kuat di Kabupaten Lombok Tengah.